PLKB


LATAR BELAKANG PLKB LUAK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang diundangkan secara tegas mengelompokkan urusan pengendalian penduduk dengan keluarga berencana (KB), kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menjelaskan bahwaurusan KB disatu rumpunkan dengan urusan pemberdayaan perempuan. Peraturan Pemerintah inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan pemerintah daerah menerbitkan nomenklatur kelembagaan yang menyaturumpunkan KB dengan pemberdayaan perempuan melalui Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPPKB), yang pada perkembangannya sesuai dengan SOTK yang baru menjadi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).
Melalui Bidang Keluarga Berencana Dinas P2KBP3A menargetkan dengan tujuan akhir memperbaiki angka kelahiran anak atau Total Fertilite Rite (TFR) turun menjadi 2,41. Untuk menurunkan angka TFR tersebut sangat dipengaruhi oleh keberhasilan program KB, salah satunya kelangsungan kesertaanak septor KB baru dan kelangsungan peserta KB aktif, sehingga di tahun 2017 Bidang KB menargetkan kesertaanakseptor KB baru diangka 51 ribu lebih. Serta akan mengoptimalkan kesertaan akseptor KB aktif yang berjumlah 210 ribu lebih, yang terdiri dari pengguna alat kontrasepsi  (alkont) KB Hormonal ke Non Hormonal yang nantinya diharapkan mampumengurangi angka TFR yg masih tinggi.
Target tersebut tidak akan tercapai jika mekanis operasional tingkat lini lapangan mengalami kelemahan. Penyuluh Keluarga Berencana (KB) merupakan ujung tombak pengelola KB di linilapangan. Bila dilihat dari kacamata tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatannya, para penyuluh KB adalah juru penerangan taupun agent of change pada keluarga dan masyarakat luas menuju perubahan mentalitet dari tidak mendukung program KB menjadi mendukung program KB, dari yang dulu tidak peduli menjadi peduli, dari yang dulu tidak mau berpartisipasi menjadi aktif berperan serta dan sebagainya. Penyuluh KB merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indicator kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah.Penyuluh KB bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan berbagai penyuluhan program KB

 

PERAN PLKB

1. Pengelola pelaksanaan kegiatan program KB Nasional di Desa/Kelurahan

 

 

2. Penggerak partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional di 

 

    Desa/Kelurahan
3. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan program KB
    Nasional di Desa/Kelurahan
4. Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam
    pelaksanaan program KB Nasional di Desa/Kelurahan

 

FUNGSI PLKB

PLKB mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi program KB Nasional dan program pembangunan lainnya ditingkat Desa/Kelurahan

 

 

 

TUGAS PLKB

1. Perencanaan

 

 

   Meliputi penguasaan wilayah kerja mulai dari pengumpulan data, analisa  penentuan masalah prioritas, penyusunan rencana kerja dan memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan di jorong dan nagari/kelurahan

 

 
2. Pengorganisasian
   Meliputi memperluas pengetahuan dan wawasan program, recruit menkader, mengembangkan kemampuan dan memerankan kader/IMP dan mitra kerja lainnya dalam program KB Nasional
 

3. Pelaksana dan pengelola program

   Melakukan berbagai kegitan mulai dari penyiapan IMP dan mitra kerja yang kainnya dalam melaksanakan program, memfasilitasiperan IMP dan mitralainnyapenyiapandukunganuntukterselenggaranya program KB Nasional di Desa/KelurahansertaAdvokasi, KIE/Konselingmaupunpemberianpelayanan KB (KB-KR) dan program KS/-PK
 
4. Pengembangan
    Melaksanakan pengembangan kemampuan teknis IMP dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan program KB Nasional di Desa/Kelurahan
 

5. Evalusi dan pelaporan

    Melakukan evaluasi dan pelaporan program KB Nasional sesuai dengan system pelaporan yang telah ditentukan secara berkala
 
Dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugas, PKB mengcakup kepada 10 langkah PLKB, yaitu :

1. Pendekatan Tokoh Formal
2. Pendataan dan Pemetaan
3. Pendekatan Tokoh Informal
4. Pembentukan Kesepakatan
5. Penegasan Kesepakatan
6. Penerangan dan Motivasi
7. Pembentukan Group Pelopor
8. Pelayanan KB
9. Pembinaan
10.Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi

 

Untuk kelancaran tugas dan tanggungjawabnya seorang PLKB harus mampu membangun hubungan baik dengan Tenaga Kesehatan (medis) agar program KB dapat berjalan baik dan lancar.Seorang PLKB juga diharapkan dapat memantau pelayanan KB yang ada di PKBRS, RSB, KKB.Disamping itu dokter/bida praktek swasta hendaknya tidak luput dari pantauan PLKB, agar pelayanan dan pencapaian peserta KB baru dapat tercover keseluruhannya dengan baik

 

 

 

VISI dan MISI BKKBN

VISI

 

Selaras dengan undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, visi BKKBN ditetapkan menjadi “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015”, yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) menjadi 2,1 anak per wanita dan Net Reproduction Rate (NRR) = 1.


MISI

 

Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melakukan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, penetapan parameter penduduk, peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi pengendalian penduduk dalam pembangunan keluarga berencana dan mendorong stakeholder dan mitra kerja dalam menyelenggarakan pembangunan keluarga berencana dalam rangka penyiapan kehidupan bekeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.


PENYULUH BPPK KEC.LUAK
Sehat,Semangat, Luar Biasa

 

  • 24 Juli 2019

Statistik

Link Banner

Informasi Kontak

Alamat kantor:

Jalan Raya Payakumbuh-Lintau KM 08 Pakan Sabtu
 


Telephone:0752-759420
Email: kecamatan.luak.50kota@gmail.com
Website: kec-luak.limapuluhkotakab.go.id